Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Riau

Ketua DK PWI Riau: Wartawan Bukan Polisi atau Jaksa, Jangan Jadikan Berita Alat Intimidasi

badge-check

Ketua DK PWI Riau: Wartawan Bukan Polisi atau Jaksa, Jangan Jadikan Berita Alat Intimidasi Perbesar

PEKANBARU – Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau, H. Zufra Irwan, S.E., M.M., Sp.Ap., mengingatkan seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau agar tidak terpengaruh dan terjerumus dalam praktik oknum yang mengaku sebagai wartawan, tetapi justru melakukan intimidasi hingga dugaan pemerasan terhadap pejabat maupun masyarakat.

Peringatan tegas tersebut disampaikan Zufra menyusul banyaknya informasi dan laporan yang diterima Dewan Kehormatan PWI Riau terkait maraknya oknum yang mencatut profesi wartawan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Zufra, kemudahan seseorang mengaku sebagai wartawan belakangan ini turut dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Mereka mendatangi pejabat, tokoh masyarakat, hingga kepala instansi dengan mengangkat persoalan atau dugaan kasus tertentu, kemudian melakukan negosiasi disertai ancaman akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Fenomena seperti ini semakin marak. Ada oknum yang mendatangi pejabat atau tokoh, kemudian yang ditanyakan selalu persoalan kasus. Setelah itu, mereka mulai bernegosiasi bahkan mengancam akan melaporkan ke polisi atau kejaksaan,” ungkap Zufra di Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, praktik oknum tersebut tidak jarang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial serta mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Padahal, menurutnya, tugas utama wartawan adalah melakukan konfirmasi secara profesional, mengumpulkan informasi, dan menyajikan berita kepada masyarakat berdasarkan fakta.

“Wartawan itu tugasnya mengonfirmasi dengan baik-baik. Wartawan bukan penyelidik ataupun penyidik. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, silakan diberitakan sesuai fakta dan kaidah jurnalistik. Tugas wartawan memberitakan, bukan mengancam-ngancam. Kalau sudah disertai intimidasi dan pemerasan, itu persoalan lain yang dapat masuk ke ranah pidana,” tegasnya.

Zufra menyebut perilaku oknum semacam itu sebagai ancaman serius bagi kehormatan profesi jurnalistik dan kemerdekaan pers. Ia bahkan mengingatkan agar seluruh anggota PWI tidak sampai terjangkit “virus wartawan sampah” yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan.

“Kami menerima banyak masukan, laporan, bahkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Keluhannya datang dari kepala sekolah, pejabat, kepala dinas, hingga kepala desa. Mereka merasa didatangi oleh oknum yang selalu mencari-cari persoalan atau sisi kelemahan, tetapi pendekatannya bukan seperti wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik, melainkan sudah seperti polisi atau jaksa,” ujarnya.

Karena itu, Zufra mengingatkan seluruh wartawan anggota PWI Riau untuk senantiasa berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan yang menjadi pedoman dalam menjalankan profesi.

Menurutnya, integritas dan kejujuran harus menjadi landasan utama seorang wartawan. Sebelum menulis dan menerbitkan berita, setiap wartawan perlu menguji niat serta tujuan dari informasi yang akan disampaikan kepada publik.

“Napas utama dari seluruh kode etik dan perilaku itu adalah pegang dada dan tanyakan kepada hati kecil. Manusia memiliki kebenaran nurani. Apa niat kita membuat sebuah berita? Apakah untuk menginformasikan peristiwa, melakukan koreksi, menjalankan fungsi kontrol sosial, atau justru ingin menjatuhkan nama baik seseorang? Karena itu, kejujuran bagi wartawan berada di atas segala-galanya,” papar mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau dua periode tersebut.

Lebih lanjut, Zufra juga berharap Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau yang relatif masih baru dapat membangun komunikasi dan bersilaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan pendidikan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk mendengarkan secara langsung berbagai keluhan terkait dugaan praktik intimidasi dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Apa lagi komitmen Kapolri terkait persoalan seperti ini sangat kuat. Kami berharap jajaran kepolisian dan kejaksaan dapat mendengar langsung keluhan masyarakat, sehingga praktik-praktik yang mencederai profesi wartawan dan meresahkan masyarakat bisa ditangani sesuai ketentuan hukum,” tutup Zufra.

Ia menegaskan, kemerdekaan pers harus tetap dijaga dan dihormati. Namun, kemerdekaan tersebut juga harus dijalankan dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta menjunjung tinggi etika jurnalistik.

Berita Riau