Menu

Mode Gelap
Polsek Kampar Intensifkan Pendampingan Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Rutin Pantau Perkembangan Tanaman Jagung Warga Hulu Sungai Kampar Diduga Tercemar, DPRD Minta DLH Investigasi dan Koordinasi dengan DLHK Riau Wabup Misharti Hadiri Rapat Pembebasan Lahan Duplikasi Jembatan Rantau Berangin Jaga Keamanan Kampung Tangguh, Polres Kampar Lakukan Patroli Razia di Desa Sipungguk Gandeng IDI Kampar, BAZNAS Gelar Khitanan Massal Anak Kurang Mampu di Puskesmas Bangkinang Kota Tim Sepak Bola Kampar Junior FA U-10 Amankan Tiket ke China Laga Antar Negara

Kampar

Wabup Misharti Hadiri Rapat Pembebasan Lahan Duplikasi Jembatan Rantau Berangin

badge-check


					Wabup Misharti Hadiri Rapat Pembebasan Lahan Duplikasi Jembatan Rantau Berangin Perbesar

Kuok – Wakil Bupati Kampar, Misharti menghadiri rapat pembebasan lahan dalam rangka mendukung pembangunan duplikasi Jembatan Rantau Berangin yang berlokasi di Desa Merangin, Kecamatan Kuok. Rapat dilaksanakan di aula Kantor Desa Merangin dan menjadi bagian dari upaya percepatan realisasi pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mendukung mobilitas masyarakat. Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Kampar Muhammad, Plt. Camat Kuok, Kepala Desa Merangin, perwakilan Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR, serta masyarakat yang terdampak dalam proses pembebasan lahan.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan administratif terkait proses pembebasan lahan, termasuk penyampaian informasi kepada warga mengenai tahapan pelaksanaan, mekanisme penilaian lahan, serta pentingnya dukungan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Wakil Bupati Kampar menyampaikan bahwa pembangunan duplikasi Jembatan Rantau Berangin merupakan proyek strategis yang diharapkan mampu memperlancar arus transportasi dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Kuok dan sekitarnya.

“Pelaksanaan pembebasan lahan yang mengedepankan prinsip musyawarah, keterbukaan, dan memperhatikan hak-hak masyarakat terdampak sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Satker Kementerian PUPR menjelaskan bahwa koordinasi lintas pihak sangat dibutuhkan agar tahapan pembangunan dapat segera dilaksanakan setelah proses administrasi dan pembebasan lahan selesai.

Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta pertanyaan terkait pelaksanaan pembebasan lahan.

Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pembangunan demi kepentingan bersama dan kemajuan infrastruktur di Kabupaten Kampar.

Trending di Kampar