Jakarta, – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Silaturahmi Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) 2026 yang digelar di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Senin (27/4) malam.
Kegiatan strategis ini diikuti oleh hampir 200 wakil bupati dan wakil wali kota dari seluruh penjuru Indonesia.
Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik.
Dalam sambutannya, Akmal memberikan apresiasi atas transformasi ASWAKADA yang kini telah resmi menjadi organisasi berbadan hukum dan memiliki struktur perjuangan yang jelas.
“ASWAKADA kini telah ‘naik kelas’. Dari semula hanya sebatas forum komunikasi, kini menjadi asosiasi resmi. Ini menunjukkan kepedulian yang besar dari para wakil kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum ASWAKADA yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) di Yogyakarta.
Ia menekankan perlunya kesamaan peran dan posisi yang kuat bagi wakil kepala daerah agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara maksimal.
“Kehadiran hampir 200 rekan-rekan wakil daerah malam ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif. Kita berjuang agar wakil kepala daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat dan mandiri dalam membangun daerahnya masing-masing,” ujar Armuji.
Sementara itu, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti disela-sela acara menyampaikan bahwa partisipasinya dalam kegiatan ini sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kampar tetap selaras dengan perkembangan regulasi nasional.
Ia menilai forum ini sebagai wadah efektif untuk berbagi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pimpinan daerah.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memperkuat sinergi. Dengan adanya asosiasi yang kuat, kita bisa memperjuangkan porsi kewenangan yang lebih optimal sehingga tugas-tugas pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Kampar, dapat berjalan lebih efektif dan harmonis,” ungkap Misharti.
Kegiatan Bimtek ini direncanakan akan mengupas tuntas berbagai isu regulasi terbaru terkait otonomi daerah dan penguatan fungsi pengawasan yang melekat pada jabatan wakil kepala daerah.(Adv)
