JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menyampaikan keprihatinan atas rendahnya alokasi anggaran bagi sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), meski sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Pernyataan itu disampaikannya saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta pada hari Selasa (08/07/2025) kemarin, sebelum menghadiri rapat paripurna DPR RI.
Hendry merujuk pada hasil Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, yang menurutnya belum memberikan perhatian anggaran yang cukup terhadap sektor IKM.
“IKM dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Tapi alokasi anggarannya masih jauh dari ideal,” ujar Hendry dalam program PKS Legislative Report.
Untuk memperkuat sektor ini, Hendry mendorong pembentukan program pendamping IKM secara nasional—serupa dengan skema Pendamping PKH oleh Kementerian Sosial. Ia juga mengusulkan kolaborasi lebih intens antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM.
“Pendamping IKM ini akan memperkuat ekosistem usaha kecil agar lebih produktif dan terarah,” jelasnya.
Usulan ini dinilai krusial untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Selain IKM, Hendry juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya dari kalangan muda. Ia mengajak komunitas kreatif dari 17 subsektor ekonomi kreatif untuk aktif menyampaikan aspirasi ke Komisi VII maupun Fraksi PKS.
“Kami percaya ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan ekonomi baru. Ini bukan sekadar soal PDB, tapi tentang pemberdayaan anak muda dan transformasi ekonomi berbasis inovasi,” tegasnya.
Hendry menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang berpihak pada pelaku IKM dan ekonomi kreatif, sebagai pilar utama ekonomi Indonesia di masa depan.
